manajemen warung

Dalam birokrasi Indonesia di masa sekarang, proses pengambilan kebijakan dan negosiasi dilaksanakan secara hirarki. Contoh nyata dalam pengambilan kebijakan adalah dimulai dari laporan bawahan kepada atasan (Kepala Bidang), dan diteruskan kepada Kepala Instansi. Dari Kepala Instansi, kebijakan yang diambil (bisa top down atau sudah mempertimbangkan masukan secara demokratis dengan dimusyawarahkan dulu), diturunkan ke bawah (Kepala Bidang), dan baru dilaksanakan. Proses negosiasi juga dilaksanakan secara formal; melalui rapat-rapat yang dilaksanakan pada instansi yang mempunyai kepentingan.

Hal ini membuat sistem hirarki dalam birokrasi –yang merupakan tinggalan kolonialis— menjadi sulit dihilangkan. Dalam jangka panjang, proses yang demikian seringkali menjadi tidak efisien. Satu sebab lagi; penataan ruangan dalam kantor seringkali menimbulkan permasalahan karena adanya sekat yang “membatasi” antara bawahan dengan atasan. Atasan mendapat tempat khusus yang seringkali menjadikan (atau memaksa) si atasan untuk “bekerja” sendirian, dalam kondisi lonely. Yup, setiap tempat memiliki aura, dan aura ruangan khusus atasan seringkali membuat bawahan segan, bahkan hanya untuk masuk ke ruangan tersebut.

Oleh karena itu, (terkadang) saya lebih suka jika hal-hal tersebut dilakukan secara informal. Manajemen warung; menurut saya kata itu mungkin merupakan kata yang tepat. Bukan me-manage warung, tetapi melaksanakan beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan secara formal menjadi dinegosiasikan dalam suasana informal. Karena biasanya dilaksanakan di warung (termasuk restoran, tentu saja), maka saya lebih suka menyebutnya sebagai manajemen warung. Dalam kondisi informal, sekat birokrasi menjadi hilang dan bawahan bisa merasa setara dengan atasan. Paparan ide menjadi lancar, karena tidak adanya aura tempat yang “menakutkan”; bahkan seringkali muncul solusi permasalahan yang brilian.

Tentu saja manajemen seperti ini tidak boleh dilaksanakan terus menerus dan menjadi semua solusi permasalahan birokrasi, karena pada dasarnya birokrasi adalah sesuatu yang formal. Hanya dalam kondisi yang mendesak dan membutuhkan respons cepat saja hal seperti ini mungkin untuk dilaksanakan. Lagipula, bila instansi tempat kerja sering ditinggal, maka pelayanan pada masyarakat akan terganggu dan menimbulkan stigma buruk pada birokrat. Bila hal ini dilaksanakan di luar jam kerja tentu saja tidak menjadi masalah, hanya saja pada jam tersebut sangat sulit untuk mengumpulkan pihak yang berkepentingan, karena banyak yang memiliki urusan lain.

Saya sendiri sering mempergunakan sistem manajemen warung ini. Selain kedudukan menjadi egaliter, manfaat lain yang dapat diperoleh adalah memotong rantai birokrasi yang panjang. Dalam kondisi santai, setiap ide akan direspons dengan pikiran yang jernih dan mendapat masukan dari pihak yang terlibat. Begitu kembali ke kantor, tinggal melaksanakan keputusan yang sudah diambil tadi. Karena itu, bila ada ajakan untuk ke warung, maka jarang sekali saya tolak (lumayan, sekalian sambil makan, hehe…). Konsekuensinya, seringkali jadwal pulang menjadi terlambat. Tak apalah, yang penting saya senang, kenyang, dan semua problem terselesaikan. Saya masuk birokrasi dengan sadar, dan saya juga harus konsekuen terhadap semua implikasinya. That’s one way of my learning in life.